Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Myanmar dan terasa hingga Thailand pada Jumat siang. Titik gempa berlokasi 13 km arah utara-barat laut Kota Sagaing, Myanmar, sekitar pukul 13:00 waktu setempat. Getaran gempa dirasakan kuat di wilayah tengah dan utara Thailand, termasuk Bangkok.
Respons KBRI Bangkok: Hotline Darurat Dibuka
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok segera merespons dengan membuka saluran telepon (hotline) darurat bagi WNI yang membutuhkan bantuan akibat gempa. WNI di Thailand dapat menghubungi hotline pelindungan KBRI di nomor +66-92-903-1103.
Selain itu, KBRI juga menyediakan nomor layanan konsuler di +662-252-3135 dan layanan paspor RI di +66-95-227-3995 untuk keperluan administrasi WNI di Thailand.
KBRI Bangkok mengimbau WNI untuk tetap waspada dan memantau informasi terbaru dari pemerintah Thailand terkait dampak gempa dan upaya penanganan darurat.
Otoritas Thailand Tetapkan Bangkok sebagai Zona Darurat
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menetapkan Bangkok sebagai zona darurat dan menginstruksikan mobilisasi tanggap bencana. Otoritas metropolitan Bangkok juga merilis hotline darurat 1555 bagi masyarakat yang terdampak, baik untuk melaporkan korban luka maupun mereka yang terjebak di dalam gedung akibat gempa.
Dampak Gempa di Myanmar: Infrastruktur Rusak
Di Myanmar, gempa mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terutama di Mandalay. Salah satu yang terdampak adalah Old Sagaing Bridge yang runtuh, memutus akses antara Mandalay dan Sagaing. Otoritas Myanmar telah menyatakan status darurat bencana untuk menangani dampak gempa.
Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai WNI yang menjadi korban jiwa dalam gempa tersebut, baik di Thailand maupun di Myanmar. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan KBRI Bangkok untuk memastikan keselamatan WNI di wilayah terdampak.
WNI yang berada di Thailand dan Myanmar diimbau untuk tetap waspada serta mengikuti arahan dari otoritas setempat guna menghindari risiko lebih lanjut.
