Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui Program Makan Bergizi Gratis. Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari agenda pembangunan global. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir dalam pertemuannya dengan Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, di Kementerian Luar Negeri pada 27 Februari.
Program PBB Harus Selaras dengan Prioritas Nasional
Dalam pertemuan tersebut, Wamenlu Tata menegaskan bahwa program-program PBB di Indonesia harus sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Salah satu langkah konkret yang diharapkan adalah dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyusun program yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan di tiap provinsi. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi PBB dalam mendukung pencapaian SDGs di seluruh wilayah Indonesia.
Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap SDGs
Berdasarkan riset Badan Pangan Dunia (2017), program makan bergizi untuk anak sekolah memiliki dampak signifikan terhadap beberapa SDGs, antara lain:
- SDG 2 (Tanpa Kelaparan): Menyediakan akses makanan bergizi bagi anak-anak sekolah untuk mengurangi masalah gizi buruk dan stunting.
- SDG 4 (Pendidikan Berkualitas): Membantu meningkatkan fokus belajar dan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga kurang mampu.
- SDG 5 (Kesetaraan Gender): Meningkatkan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan dengan menghilangkan hambatan terkait gizi dan kesehatan.
Selain itu, program ini juga mendukung:
- SDG 1 (Tanpa Kemiskinan): Mengurangi beban ekonomi keluarga dengan menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak.
- SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): Menciptakan peluang kerja dalam sektor produksi dan distribusi pangan.
- SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan): Meningkatkan akses terhadap sumber daya bagi kelompok rentan dan memastikan kesetaraan kesempatan.
Pendanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Islamic Finance
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai mekanisme pendanaan pembangunan, termasuk pemanfaatan Islamic finance untuk memperkuat program sosial dan ekonomi di Indonesia. Salah satu opsi yang dikaji adalah penggunaan zakat sebagai instrumen pembangunan global, terutama untuk membantu negara-negara yang terdampak krisis kemanusiaan.
Indonesia berharap PBB dapat memberikan dukungan dalam mengembangkan skema pendanaan inovatif yang dapat mempercepat pencapaian SDGs, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Meneguhkan Multilateralisme di Tengah Dinamika Global
Selain membahas program pembangunan, pertemuan ini juga menyoroti situasi geopolitik global. Wamenlu Tata menekankan pentingnya memperkuat multilateralisme dan supremasi hukum internasional, terutama dalam momentum 80 tahun berdirinya PBB tahun ini.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam kerja sama global, tidak hanya dalam pembangunan berkelanjutan, tetapi juga dalam menciptakan stabilitas internasional yang lebih kuat dan inklusif.
