Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 7,7 mengguncang Myanmar pada Jumat (29/3/2025), dengan titik pusat sekitar 13 km di utara-barat laut Kota Sagaing. Guncangan kuat dirasakan hingga ke Thailand, termasuk Bangkok dan wilayah utara negara tersebut.
Pemantauan WNI di Myanmar
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon bergerak cepat dengan melakukan pemantauan dan koordinasi dengan otoritas setempat serta komunitas Indonesia.
“KBRI Yangon tengah memantau dan berkoordinasi dengan otoritas dan komunitas Indonesia untuk mengidentifikasi WNI yang terdampak. Sejauh ini, sejumlah WNI di wilayah Mandalay telah melaporkan dalam keadaan baik. Total WNI yang berada di Myanmar tercatat sekitar 250,” ujar Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha.
Kerusakan Infrastruktur di Myanmar
Gempa ini menyebabkan kerusakan infrastruktur di beberapa wilayah Myanmar, termasuk Mandalay. Salah satu yang terdampak adalah Old Sagaing Bridge yang menghubungkan Kota Mandalay dengan Sagaing Region, yang kini lumpuh akibat kerusakan parah. Menanggapi situasi ini, Pemerintah Myanmar telah menetapkan status darurat bencana.
Tindakan Darurat di Thailand
Di Thailand, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mengeluarkan status darurat di Bangkok dan menginstruksikan berbagai langkah mitigasi. Pemerintah Thailand juga telah:
- Mengeluarkan peringatan nasional melalui SMS dan media.
- Meningkatkan kesiapsiagaan militer.
- Memastikan bandara, rumah sakit, dan layanan transportasi siap menghadapi dampak lebih lanjut.
“Bangkok Metropolitan Authority telah merilis nomor hotline darurat 1555 untuk menerima laporan warga terdampak gempa. Sejauh ini belum terdapat laporan adanya WNI di Thailand yang menjadi korban. Total jumlah WNI yang tercatat menetap di Thailand sebanyak 2.379 orang,” jelas Judha.
Tidak Ada Korban WNI
Hingga saat ini, Kemlu RI memastikan bahwa tidak ada korban WNI di Myanmar maupun Thailand akibat gempa tersebut. Pemantauan dan koordinasi dengan pihak berwenang terus dilakukan guna memastikan keselamatan seluruh WNI yang berada di wilayah terdampak.
