diaspora.id logo
Menu
Our
Partner:
Diaspora Pedia
Copyright @2025 diaspora.id
All right reserved

Mengenang Prof. Dr. Hasjim Djalal: Begawan Hukum Laut dan Arsitek Negara Kepulauan Indonesia


Rabu 26 Februari 2025 - 06:56 WIB

Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A, diplomat senior Indonesia dan pakar hukum laut internasional, telah berpulang pada 12 Januari 2025. Kontribusi besar beliau dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan keterlibatannya dalam perumusan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) diakui secara nasional maupun internasional.

Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) dan Center for Sustainable Ocean Policy Fakultas Hukum Universitas Indonesia (CSOP FHUI) mengadakan Kegiatan Penyusunan Langkah Strategis Melanjutkan Pemikiran Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A pada 25 Februari 2025, yang bertepatan dengan hari lahir beliau.

Pembukaan Acara oleh Tokoh Diplomasi dan Hukum Laut

Acara ini dibuka dengan sambutan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno, serta CEO IOJI, Mas Ahmad Santosa. Selain itu, ditampilkan juga video penghormatan dari:

  • Dino Patti Djalal, mewakili keluarga
  • Ambassador-at-Large Tommy Koh dari Kementerian Luar Negeri Singapura
  • Professor Robert Charles Beckman dari Centre for International Law, National University of Singapore
  • Menteri Kelautan dan Perikanan
  • Kepala Staf TNI Angkatan Laut

Dalam sambutannya, Wamenlu Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami perkembangan isu hukum laut yang selalu menjadi perhatian Prof. Hasjim Djalal. Ia menekankan bahwa Kementerian Luar Negeri bersama lembaga terkait akan menyusun langkah strategis untuk melanjutkan pemikiran beliau demi kepentingan nasional.

Diskusi Strategis: Isu Hukum Laut dan Pengelolaan Konflik

Untuk menggali lebih dalam pemikiran Prof. Hasjim Djalal, acara ini menghadirkan dua sesi diskusi dengan pembicara yang pernah bekerja langsung dengan beliau:

  1. Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., LL.M. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila)
  2. Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana (Kepala Badan Strategi Kebijakan, Kementerian Luar Negeri)
  3. Prof. Arie Afriansyah, S.H., M.I.L, Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
  4. Andreas Aditya Salim S.H., LL.M. (Direktur Program IOJI)
BACA JUGA:  Meninjau Besaran Uang Saku Awardee LPDP di Berbagai Negara

Dua tema utama dalam diskusi ini adalah:

  • Aktivitas Militer di Zona Ekonomi Eksklusif
  • Workshop Process on Managing Potential Conflicts in the South China Sea (SCS Workshop)

Diskusi ini bertujuan untuk menggugah pemerhati hukum laut internasional serta menumbuhkan minat generasi muda terhadap isu-isu kelautan yang krusial bagi Indonesia.

Melanjutkan Warisan Pemikiran Prof. Dr. Hasjim Djalal

Acara ini menjadi pembuka dari serangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan oleh IOJI dan CSOP FHUI dalam rangka menyusun langkah strategis untuk mengembangkan dan melanjutkan pemikiran Prof. Hasjim Djalal. Fokusnya adalah menyesuaikan konsep-konsep beliau dengan kebijakan nasional dan dinamika hukum laut internasional yang terus berkembang.

Peran Besar Prof. Dr. Hasjim Djalal dalam Diplomasi Maritim Indonesia

Selama lebih dari enam dekade, Prof. Dr. Hasjim Djalal telah memberikan kontribusi nyata dalam diplomasi Indonesia dan pembentukan tatanan hukum global. Beliau memainkan peran sentral dalam:

  • Perumusan UNCLOS 1982, yang memperkuat konsep negara kepulauan Indonesia
  • Presidensi di International Seabed Authority (ISBA) tahun 1995–1996
  • Ketua Komite Keuangan ISBA
  • Penasihat di berbagai kementerian dan lembaga dalam negeri
  • Pengajar di berbagai universitas dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia

Konsep negara kepulauan yang diperjuangkan oleh beliau menjadi landasan bagi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan penuh terhadap perairan kepulauan dan menyatukan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh.

Semua kerja keras dan pemikiran beliau perlu terus dilestarikan dan dikembangkan agar semakin bermanfaat bagi diplomasi dan kepentingan maritim Indonesia.

Artikel Terkait