Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, bertemu dengan Komisioner Tinggi (KT) Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, di sela-sela Pertemuan High-Level Segment Dewan HAM PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada 24 Februari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu prioritas utama.
Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Pemenuhan HAM
Menlu Sugiono memaparkan berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemenuhan HAM di Indonesia. Beberapa kebijakan yang disebutkan antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah gizi buruk.
- Peningkatan akses pendidikan guna memastikan hak pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Pembangunan 3 juta rumah rakyat, dengan fokus pada masyarakat di pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Menlu juga menyoroti bahwa Indonesia kini memiliki seorang Menteri yang secara spesifik bertugas menangani isu HAM, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Apresiasi dan Harapan KT HAM PBB
Dalam pertemuan tersebut, KT HAM PBB, Volker Turk, menyampaikan pandangannya mengenai dampak dinamika global terhadap agenda HAM di tingkat internasional. Ia mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam bidang HAM, termasuk melalui penerapan Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.
KT HAM berharap Indonesia dapat terus memainkan peran strategis dalam pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam PBB.
Peran Indonesia dan ASEAN dalam Isu Myanmar
Secara khusus, KT HAM menyoroti peran ASEAN dalam penyelesaian krisis Myanmar dan mengharapkan organisasi ini dapat lebih berkontribusi dalam penanganan isu tersebut. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pengaruh kuat di ASEAN, diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menangani permasalahan Myanmar, termasuk dalam perlindungan terhadap etnis Rohingya.
Sebagai bentuk dukungan, KT HAM PBB menawarkan kesiapannya untuk membantu dalam upaya penanganan situasi HAM di Myanmar.
Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB
Saat ini, Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, dengan masa jabatan untuk periode 2024-2026. Keanggotaan ini menunjukkan kepercayaan dunia terhadap peran Indonesia dalam menjaga dan memajukan isu-isu HAM di tingkat global
