Polri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sepakat memperkuat kerja sama untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari ancaman kejahatan, khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan keberangkatan ilegal (unprocedural). Kesepakatan ini tercapai dalam pertemuan antara Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Kamis.
Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk mendukung program Kementerian P2MI. “Polri mendukung penuh apa yang menjadi program dari Kementerian P2MI dalam memberikan pelindungan, dalam memberikan hak-hak kepada masyarakat kita yang bekerja di luar negeri,” ujar Kapolri.
Pembentukan Desk Khusus untuk PMI
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas rencana pembentukan desk khusus untuk menangani PMI yang berangkat secara ilegal dan kasus TPPO. Kapolri menyatakan kesiapan Polri untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat.
“Setelah ini kita akan melaksanakan rapat khusus untuk merancang langkah-langkah lebih lanjut dalam melakukan penegakan hukum,” jelasnya. Desk ini akan berfungsi sebagai tempat menerima laporan, pengaduan, sekaligus mengevaluasi langkah penanganan kasus.
Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum
Kapolri juga menyoroti pentingnya langkah pencegahan sebagai bagian dari perlindungan PMI. Ia memastikan Polri dan Kementerian P2MI akan meningkatkan kerja sama dalam kegiatan preventif untuk mengurangi potensi kejahatan terhadap PMI.
“Desk akan kita bentuk, dan setiap hari bisa digunakan untuk menerima laporan, pengaduan, sekaligus evaluasi langkah-langkah kita dalam melakukan tindakan bersama,” tambahnya.
Temuan dan Masalah Eksploitasi PMI
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan yang dilakukan pihaknya, masih terdapat banyak kasus eksploitasi, ketidakadilan, hingga perbudakan modern yang dialami PMI di luar negeri.
“TPPO ini ada beberapa modus, tetapi kesimpulan besarnya adalah pasti ada yang bermain, dalam artian ada calonya, ada sindikatnya,” jelas Menteri Karding. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Polri atas kesediaannya menindaklanjuti temuan-temuan ini dari sisi hukum.
Seruan untuk Perlindungan Maksimal
Menteri Karding berharap kolaborasi ini dapat meminimalkan kasus eksploitasi dan perlakuan tidak adil terhadap PMI. “Kami sampaikan kepada Pak Kapolri beserta jajaran bahwa kami mohon bisa dibantu untuk menyelamatkan dan melindungi warga kita, sehingga mereka tidak mengalami eksploitasi maupun perlakuan yang cenderung mengarah ke perbudakan modern di luar negeri,” tutupnya.
Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi PMI serta memberantas sindikat-sindikat kejahatan yang merugikan pekerja migran Indonesia.
